DPR - Dewan Perwakilan Rakyat

01/17/2022 | News release | Distributed by Public on 01/17/2022 20:11

Anggota DPR Dorong Transparansi Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Satelit

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Foto: Dok Medtaksos DPR RI/nvl

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong adanya transparansi pengusutan kasus dugaan korupsi satelit yang terjadi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun Anggaran 2015-2021. Menurutnya, dengan adanya transparansi, maka proses pemeriksaan bisa berjalan dengan baik, termasuk hal-hal yang dicurigai dalam pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) ini.

"Kita terus mendorong adanya transparansi di dalam menjalankan roda pemerintahan dan kita harapkan pemeriksaan bisa berjalan dengan baik. Apapun yang dicurigai itu dapat segera terkuak," ujar Dave kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Meskipun demikian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menilai kebutuhan untuk pengadaan satelit milik sendiri memang nyata. Kemhan dan institusi TNI, jelasnya, memang membutuhkan jalur komunikasi yang steril dan aman untuk komunikasi, mulai dari pucuk pimpinan hingga pedesaan.

"Jadi memang kebutuhan itu nyata karena mengingat wilayah Indonesia begitu luas, dan ancaman-ancaman itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu ada. Maka, dibutuhkan jalur komunikasi yang steril," urai Dave yang juga Anggota Komisi I DPR RI periode 2014-2019 ini.

Kalau misalnya harus sewa satelit, tambahnya, maka kepemilikan serta pengelolaannya tidak 100 persen dikendalikan oleh pihak Indonesia. Sehingga, potensi bocornya informasi dan infiltrasi dari negara asing menjadi memungkinkan. "Maka itu penting dari TNI dan Kemhan memiliki satelit sendiri secara full," tambahnya.

Karena itu, legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut berharap Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa dapat mengurai titik persoalan ini secara jelas dan transparan. Serta dapat memberikan solusi yang baik sehingga jalur komunikasi internal TNI tidak terputus.

"Langkah konkrit dari Komisi I DPR RI terus dorong ini kasus dibongkar, tidak ada yang disembunyikan lagi, dan kita minta agar semua pihak terkait dapat bekerja sama dan tidak terjadi lagi di kemudian hari," tutup Dave.

Kejaksaan Agung resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi pengelolaan satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur ke tingkat penyidikan hari ini, Jumat (14/1). Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Ardiansyah menyebut pihaknya telah memintai keterangan 11 orang selama proses penyidikan, baik dari pihak swasta dan pihak Kementerian Pertahanan.

Menurut Febrie, pengadaan satelit yang diperuntukkan untuk program Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) itu berpotensi merugikan keuangan negara lebih dari Rp700 miliar. Angka itu didapat berdasarkan hasil audit tujuan tertentu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Indikasi kerugian negara yang kita temukan hasil dari diskusi dengan rekan-rekan auditor, ini kita perkirakan uang yang sudah keluar sekitar Rp500 miliar lebih. Dan ada potensi karena kita sedang digugat di (pengadilan) arbitrase sebesar 20 juta dolar AS," imbuh Febrie di Gedung Kejagung, Jakarta. (rdn/sf)